Penyelenggaraan sistem pendidikan icon

Penyelenggaraan sistem pendidikan



Similar
  1   2   3   4   5



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2009


TENTANG


PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN


DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional maka pendidikan di selenggarakan secara terencana terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;

b bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang representatif dalam pergaulan dunia untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional;

c bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan atau pengelolaan pendidikan;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejateraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41322);

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

  15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama


^ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


dan


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN


BAB I

^ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat .

  2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

  4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

  5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  7. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses yang sesuai dangan tujuan pendidikan.

  10. Jejang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

  11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

  12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan .

  13. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PENDIDIKAN ANAK USIA DINI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak saat lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

  14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah, atau bentuk lain yang sederajat

  15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, Berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

  16. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

  17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang berdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

  19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan keluarga.

  20. Pendidikan bertaraf internasional pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan Negara maju.

  21. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pelajaran karena kelainan fisik, emosinal, mental, sosial atau memiliki potensi dan bakat istimewa.

  22. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan sangat terpencil, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

  23. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik untuk pembelajarannya mengunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

  24. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

  25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah suatu pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Daerah.

  26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

  27. Taman penitipan anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

  28. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

  29. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

  30. Raudhatul athfal selanjutnya di sebut RA dan Bustanul Athfal selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

  31. Taman kanak-kanak Al-Qur’an disebut TKA adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Program pedidikan Al-Qur’an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun .

  32. Sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

  33. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Depertemen Agama.

  34. Taman pendidikan Al-Qur’an yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.

  35. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat

  36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.

  37. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

  38. Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah saatu betuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjeng pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

  39. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiah Luar Biasa (MTsLB) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).

  40. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Depertemen Agama.

  41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya yang disebut MAK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruaan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Depertemen Agama.

  42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.

  43. Majelis Ta’lim adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam pada warga masyarakat.

  44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

  45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

  46. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan, dan penerapan untuk pendidikan terhadap komponen pada pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan

  47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

  48. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

  49. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

  50. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

  52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

  53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

  54. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

  55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

  56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyenggaraan pendidikan.

  57. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelanjaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

  58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

  59. Pegawai non-PNS yang selanjutnya disebut non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau pemerintah, atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.

  60. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

  61. Unit Pelaksana Akreditasi sekolah dan Madrasah (UPAS/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

  62. Unit Pelaksana Akreditasi Pendidikan Nonformal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar nasional Pendidikan.

  63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan terdiri dari Dewan pendidikan Propinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten.

  64. Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

  65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.

  66. Warga masyarakat adalah penduduk di dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan diluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan warga Negara asing yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  67. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

  68. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang mengunakan waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.

  69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang mengunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahun.

  70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar mengunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.



BAB II

^ FUNGSI DAN TUJUAN


Pasal 2

  1. Pendidikan berfungsi mangembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

  2. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertangung jawab.



BAB III

^ PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN


Pasal 3

  1. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta manjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik.

  2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

  3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.

  4. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.

  5. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.

  6. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.

  7. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.



BAB IV

^ HAK DAN KEWAJIBAN


Bagian kesatu

Warga Masyarakat


Pasal 4

  1. Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

  2. Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.

  3. Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosioanal, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

  4. Warga masyarakat yang memiliki pontensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

  5. Warga masyarakat diwilayah terpencil dan sangat terpencil atau mengalami bencana alam dan bancana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

  6. Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesehjateraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.



Pasal 5

  1. Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.

  2. Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.

  3. Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungannya.

Bagian Kedua

Orangtua


Pasal 6

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

  1. Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.

  2. Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kapada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.

  3. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan proses pendidikan dan atau waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya dari pukul 18.00 sampai dengan 22.00 WITA dan setelah selesai sholat subuh dari pukul 05.00 sampai dengan 06.00 WITA.

  4. Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai orang tua yang tidak mampu akan diatur dengan Peraturan Bupati



Bagian Ketiga

Masyarakat


Pasal 8

  1. Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

  2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.


Bagian Keempat

Peserta Didik


Pasal 10

  1. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

  2. Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.

  3. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuanya.

  4. Peserta didik yang berprestasi diberikan bea siswa.

  5. Ketentuan peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

  6. Setiap peserta didik berhak berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.

  7. Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.



Pasal 11

  1. Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

  2. Setiap peserta didik berkewajiban mentaati norma-norma pendidikan yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

  3. Setiap peserta didik berkewajiban belajar setiap hari efektif sekolah di rumah dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WITA dan setelah selesai sholat subuh dari pukul 05.00 sampai dengan 06.00 WITA.

  4. Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan Prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

  5. Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan

  6. Setiap peserta didik selama mengikuti pendidikan tidak boleh menikah.



Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Paragraf 1

Pendidik


Pasal 12

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.


Pasal 13

  1. Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dalam melaksanakan tugas berhak:

    1. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;

    2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

    3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas hak atas kekayaan intelektual;

    4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

    5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;

    6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

    8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak menggangu tugas dan kewajiban;

    9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidik;

    10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi ;

    11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan

    12. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

  2. Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban :

    1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

    2. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

    3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

    4. Memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah;

    5. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

    6. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama , suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

    7. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan Etika;

    8. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.



Pasal 14

  1. Tutor, pamong belajar, insruktur, fasilator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak;

    1. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja.

    2. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

    3. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah , pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;

    4. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksankan tugas;

    5. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban;

  2. Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong belajar, Instruktur Fasilator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban.

    1. menyusun rencana belajar.

    2. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai.

    3. mengevaluasi hasil belajar peserta didik.

    4. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

    5. melaksanaka fungsi sebagai fasilitator dalam pendidikan nonformal.

    6. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;

    7. melaporkan kemajuan belajar;





Download 358.53 Kb.
Page1/5
Date conversion17.01.2013
Size358.53 Kb.
TypeДокументы
  1   2   3   4   5
Place this button on your site:
end.exdat.com


The database is protected by copyright ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents